Peraturan Pemerintah

 

  1. PP Nomor 30 Tahun 2019
  2. PP Nomor 36 Tahun 2019
  3. PP Nomor 35 Tahun 2019
  4. 2004_PP-42-TH-2004-PEMBINAAN-JIWA-KORPS-DAN-KODE-ETIK-PNS
  5. PP No 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
  6. PP No 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
  7. PP No 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
  8. PP No 4 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  9. PP No 6 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  10. PP No 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
  11. PP No 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  12. PP No 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
  13. PP No 13 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi
  14. PP No 16 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (1)
  15. PP No 16 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (2)
  16. PP No 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  17. PP No 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran danatau Perusakan Laut
  18. PP No 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
  19. PP No 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  20. PP No 21 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  21. PP No 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
  22. PP No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  23. PP No 26 Tahun 2002 Tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
  24. PP No 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  25. PP No 27 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
  26. PP No 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
  27. PP No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
  28. PP No 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
  29. PP No 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
  30. PP No 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi
  31. PP No 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  32. PP No 39 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  33. PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  34. PP No 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
  35. PP No 42 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
  36. PP No 46 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
  37. PP No 47 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
  38. PP No 48 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  39. PP No 48 Tahun 2009 Tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
  40. PP No 50 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  41. PP No 54 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
  42. PP No 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir
  43. PP No 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  44. PP No 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
  45. PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
  46. PP No 61 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
  47. PP No 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (1)
  48. PP No 63 Tahun 2000 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (2)
  49. PP No 64 Tahun 2000 Tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (1)
  50. PP No 64 Tahun 2000 Tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (2)
  51. PP No 64 Tahun 2000 Tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  52. PP No 64 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial
  53. PP No 67 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (1)
  54. PP No 67 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (2)
  55. PP No 67 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (3)
  56. PP No 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
  57. PP No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
  58. PP No 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
  59. PP No 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  60. PP No 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  61. PP No 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  62. PP No 106 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  63. pp 53
  64.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, “Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi”
  65. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, “Pendidikan Tinggi”