Temu Awal Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

09-09-19 Syafira Dwi Herliana 0 comment

Webp.net-resizeimage - 2019-09-09T151055.303

Jakarta, 9 September 2019. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan temu awal dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenristekdikti. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa Bersama. Pencapaian target Reformasi Birokrasi 2019 merupakan poin ketiga yang ditekankan dari arahan Menteri Ristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak yang disampaikan pada Rakernas Ristekdikti 2019. Adapun perubahan indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti dari tahun 2017 ke 2018 yang mengalami peningkatan yaitu pada komponen penilaian penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, akuntabilitas kinerja, dan opini BPK. Sedangkan terjadi penurunan dari tahun 2017 ke 2018 yaitu pada survey internal integritas organisasi, survey eksternal persepsi korupsi, dan survey eksternal pelayanan publik.

Webp.net-resizeimage - 2019-09-09T150537.688

Menindaklanjuti evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018, maka terdapat beberapa usaha perubahan yang dilakukan oleh segenap staff di lingkungan Kemenristekdikti. Area pertama yaitu manajemen perubahan dilakukan pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di tingkat Kementerian, pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pelatihan budaya kerja, pembentukan agen perubahan, dan pelaksanaan internalisasi serta sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai. Selanjutnya pada area kedua yaitu Penataan Peraturan Perundang-undangan dilakukan beberapa revisi dan simplifikasi peraturan, serta dibuat sistem pengendalian Peraturan Perundang-undangan melalui SIHUKOR. Adapun area ketiga yaitu penataan dan penguatan organisasi dilakukan beberapa hal antara lain evaluasi organisasi, penguatan Tata Kelola PTN, penyusunan rincian tugas, penyesuaian organisasi PTN, dan penyempurnaan pedoman dan pelaksaan evaluasi organisasi. Lalu pada area keempat yaitu Penataan Tata Laksana, beberapa hal yang dilakukan untuk reformasi birokrasi antara lain penyusunan peta proses bisnis Kemenristekdikti, penetapan SOP, integrasi layanan berupa e-gorvernment, penetapaan PPID dan keterbukaan informasi publik.

Webp.net-resizeimage - 2019-09-09T153246.392

Selanjutnya area kelima yitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu revisi nama jabatan sesuai PermenpanRB no 41 tahun 2018, pemutakhiran Standar Kompetensi Jabatan sesuai PermenpanRB no 38 tahun 2017, pengembangan aplikasi penilaian kinerja PNS SIDIA yang terintegrasi dengan SAPK, dan database kepegawaian, serta penyusunan Permenristekdikti tentang Manajemen Talenta. Adapun pada area keenam yaitu Penguatan Akuntabilitas terdapat Sistem Informasi yang terintegrasi yang terdiri dari SIRenang (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran), SIMonev (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi), dan SIAkunlap (Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan). Adapun pada area peningkatan kualitas layanan public dilakukan ULT Satu Pintu tahun 2019 yang menggunakan omnichannel.

Webp.net-resizeimage - 2019-09-09T153625.754

Lalu pada area ketujuh yaitu Penguatan Pengawasan, Inspektorat Jenderal menjadi Manajer dari area ini. Beberapa upaya reformasi birokrasi yang dilakukan dalam area Penguatan dan Pengawasan antara lain sosialisasi pengendalian gratifikasi dan membuat unit pengendalian gratifikasi, meningkatkan pengendalian intern melalui tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), optimalisasi Whistle Blowing System dengan membuat situs web WBS, optimalisasi peminaan unit kerja yang dicanangkan sebagai Zona Integritas untuk memperoleh WBK (Wilayah Bebas Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), serta optimalisasi peran SPI (Satuan Pengawasan Internal) dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa upaya lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam penerapan Reformasi Birokrasi yaitu Satuan Pengawasan Internal berada pada level 3, workshop Tunas Integritas, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia contohnya terkait pelatihan audit berbasis resiko. Adapun tim evaluator memberi masukan untuk mengaitkan program reformasi birokrasi yang ada dengan capaian atau dampak yang diberikan. Contohnya jika Inspektorat Jenderal memberikan konsultasi dan pelatihan bagi SPI bagaimana dampaknya, apakah temuan kesalahan menjadi menurun atau tidak. Diingatkan pula untuk melalukan survey internal maupun eksternal terkait Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan tugas Bersama yang usahanya dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Acara pun ditutup dengan foto bersama. (NF/SDH/MF/FRA).