Inspektorat Jenderal Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Membangun Birokrasi Yang Bersih

21-10-18 ilham hanif 0 comment

Webp.net-resizeimage

Semarang, 17-19 Oktober 2018. Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengadakan kegiatan yang bertajuk “Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Nasional Kemenristekdikti”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Premiere, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Acara tersebut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemenristekdikti, Inspektur II Kemenristekdikti, Inspektur III Kemenristekdikti, Ketua BPKP Jawa Tengah, Sejumlah Pejabat di lingkungan Kemenristekdikti, Ketua SPI, Ketua LPPM, Para Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dan BPKP, serta para Undangan lainnya.

Dalam paparannya, Inspektur Jenderal (Jamal Wiwoho) menyampaikan pentingnya kehati-hatian bagi setiap aparat pengawasan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. “Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus melalui proses evaluasi atas berbagai aspek risiko”, ujar beliau.

Teknis acara dibagi menjadi 2 kegiatan dimana Wilayah Inspektorat II tetap dengan tema “Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Nasional Kemenristekdikti”, yang diikuti oleh Para Auditor dan Unit Utama di Wilayah Inspektorat II, Perwakilan SPI, serta Perwakilan LPPM.

Sementara itu, Inspektorat III menggelar Rapat Koordinasi yang bertema “Hasil Pengawasan Bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2018”, yang diikuti oleh Para Auditor di Wilayah Inspektorat III, Perwakilan BPKP Pusat dan Jawa Tengah, serta para Undangan lainnya.

Saat penutupan, turut hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, serta Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti.

02

 

Dalam kesempatannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK menyampaikan poin-poin apa saja yang menjadi kebijakan BPKP terkait Pendidikan Tinggi. Terdapat 5 Kebijakan tersebut, yaitu; Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi, Meningkatkan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi, Peningkatan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi, Meningkatkan Kualitas LPTK, serta Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Tinggi.