Penilaian Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

06-07-17 Yanuar Anggara 0 comment

 

DSC02741

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penerapan manajemen risiko di organisasi merupakan hal yang mutlak dewasa ini. Tidak terkecuali dengan organisasi pemerintahan. Pemerintah juga diharapkan dapat mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, sehingga semua pihak dapat menjalankan fungsinya masing-masing demi tercapainya kepentingan bersama.

Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat dilakukannya assessment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2014 dan 2015 Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) dan di ikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Bogor dari tanggal 5 – 7 Juli 2017. Acara secara resmi di buka oleh Inspektur Jenderal Kemenristekdikti sekaligus memberikan arahan dan paparan tentang “Penilian Risiko”. Dan hadir juga narasumber dari BPKP yang memberikan materi terkait penilain risiko.

Tujuan penyusunan penilaian risiko pada Inspektorat Jenderal adalah :
(1) memberikan gambaran profil risiko pada Inspektorat Jenderal;
(2) memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Inspektorat Jenderal; dan
(3) memberikan saran masukan kepada Inspektur Jenderal dan pimpinan lainnya mengenai penanganan risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal.

DSC02716

 

Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Sementara, proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reviu, serta komunikasi dan konsultasi. Oleh karena itu, penilaian risiko  adalah bagian dari proses manajemen risiko.

Implementasi manajemen risiko di Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP.

Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (Rnt/Itjen).