Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

30-11-16 Wirawan Adhie Pamungkas 0 comment

edit 1

Bali,  28 S.d 30 November 2016 Telah berlangsung   kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Pengelolaan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas APIP Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. yang dihadiri oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dari Perguruan Tinggi di Indonesia, acara secara resmi dibuka oleh Inspektur II Dadit Herdikiagung, M.Soc.Sc dengan menabuh gong. dan berharap dalam penyelenggaraannya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun ungkap Dadit Herdikiagung, M.Soc.

Inspektorat Jenderal sampai dengan saat ini telah memiliki berbagai langkah pengawasan yang dilakukan guna mencapai suatu sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good government, salah satunya dengan memberlakukan Whistle Blower System dan Pengaduan Masyarakat yang diatur dalam Permenristek No. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat.

Pedoman tersebut menjelaskan bahwa pengaduan dapat lakukan oleh pegawai dan oleh masyarakat. Pengaduaan oleh pegawai mencakup penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di kementerian/lembaga. Sedangkan pengaduan oleh masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat dan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di kementerian/lembaga.

Inspektur II juga menjelaskan bahwasanya setiap orang yang mengetahui terjadi pelanggaran baik berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang dapat  diadukan atau disampaikan kepada menteri, pejabat eselon I atau kepada pimpinan unit kerja. Selain itu pengaduan juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui surat, faksimile, surat elektronik, laman,  audio visual, foto atau bentuk lain.

Menurut Inspektur II yang terpenting ketika melaporkan seseorang harus di sertai dengan bukti pendukung yang kuat seperti bukti surat, maupun bukti elektronik. Jangan sampai menimbulkan laporan yang tidak disertai dengan dasar yang kuat sehingga dapat menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar dan berujung pada fitnah (yanuar/itjen).