Kita Bangun Zona Integritas dan Tunas Integritas di Kemenristekdikti

25-11-16 Ranto 0 comment

IMG-20161125-WA0039

Jakarta (25/11/2016) berlangsung kegiatan sosiliasiasi zona integritas dan tunas integritas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti berkerjasama dengan Menpan RB yang diikuti oleh segenap pegawai unit utama di Kemenristekdikti dan di hadiri oleh 4 (empat) PTN yang telah menandatangani nota kesepahaman terkait zona integritas yakni Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pertanian Bogor dan Universitas Tanjungpura.  Acara secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal (Prof. Dr. Jamal Wiwoho. S.H. M.Hum) dan dilanjutkan penyaji materi dari Menpan RB dan parapan dari Bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang “Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.” Dalam arahanya Menristekdikti juga mengharapkan agar pembentukan zona integritas bisa dilaksanakan disemua PTN di bawah Kemenristekdikti.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dituntut oleh publik untuk menjadi institusi negara dan dengan segenap aparatnya untuk berbuat yang lebih baik dalam berbagai aspek dan dimensinya. Integritas lalu menjadi kata kunci  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di dalam menjalankan seluruh misi Kementerian ini.

Untuk membangun integritas aparat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentu menjadi kewajiban dari seluruh jajaran ASN pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi baik pada level pejabat struktural maupun fungsional. Tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri saja, tetapi juga secara kolektif kolegial. Di dalam kerangka ini, maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun dan mengembangkan tunas integritas yang dimulai dari atas. Makanya, pejabat eselon dua yang menjadi kunci berbagai kegiatan dalam semua apseknya haruslah menjadi motor bagi pengembangan tunas integritas tersebut.

Pertama, bahwa integritas adalah kata  kunci untuk membangun Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berwibawa dan dipercaya oleh publik. Tanpa integritas ini, maka jangan pernah diharapkan akan muncul trust dari masyarakat mengenai peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tengah masyarakat luas. Proposisinya menyatakan bahwa semakin besar dan kuat integritas tersebut terdapat di dalam Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka akan semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan berbagai urusan publik di dalamnya.

Kedua, ada empat hal yang menjadi makna dari pelaksanaan pengembangan tunas integritas ini, yaitu:

  • Sebagai penyebar (komunikator) integritas di tengah jajaran komunitas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  • Sebagai penggerak (motor dan dinamisator) bagi terciptanya integritas di dalam Zona Integritas (ZI) untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam kerangka menciptakan Wilayah Birokrasi Yang Bersih dan Melayani (WBBM). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sudah melakukan berbagai upaya dengan mengembangkan percontohan tentang instansi atau Satuan Kerja (satker) yang diharapkan menjadi motor untuk Gerakan Anti Korupsi. Saat ini ada 4 (empat) PTN yang dijadikan pilot project bagi gerakan ini.
  • Sebagai evaluator, pemonitor dan koordinator bagi terselenggaranya Zona Integritas dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi maupun kementerian/lembaga untuk terselenggaranya Gerakan Anti Korupsi ini. Makanya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi haruslah menjadi mitra KPK di dalam gerakan untuk memberantas KKN yang cenderung makin menguat akhir-akhir ini.
  • Sebagai role model bagi Gerakan Anti Korupsi.

Ketiga, sebagai wujud nyata pergerakan membangun ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dilakukan berbagai upaya, misalnya dengan terbitnya berbagai aturan atau Permenristekdikti :

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi  di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, TeKnologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Melalui berbagai upaya ini, maka ada satu hal yang sangat penting ingin dicapai adalah terciptanya iklim birokrasi yang bersih dan anti KKN, sehingga ke depan akan muncul trust dari masyarakat akan peran dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang makin baik. (Rnt/Itjen)